Beberapa hari terakhir, di media sosial beredar tudingan yang menyebut Zulkifli Hasan yang saat ini menjabat sebagai Menko Pangan dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai biang kerok bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera. Tuduhan itu menyebut kebijakan lamanya saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan (2009‑2014) sebagai akar permasalahan. Tapi kader PAN langsung angkat bicara dan menyebut tudingan tersebut “tidak berdasar, hoaks, bahkan fitnah.”
Menurut Ahmad Yohan, anggota DPR dari Fraksi PAN, sangat tidak logis bila bencana di tahun 2025 dikaitkan dengan kebijakan era 2009–2014 karena ada jeda waktu yang terlalu panjang. “Tudingan itu tidak relevan, bahkan tak masuk akal,” ujarnya.
Yohan juga menyinggung bahwa selain tudingan itu, tersebar pula potongan video lama dari tahun 2013 sebuah wawancara dokumenter yang menampilkan seorang aktor internasional membahas kerusakan hutan bersama Zulkifli Hasan. Namun partainya menilai video tersebut diedit secara selektif sehingga kesan negatif yang ditampilkan tidak lengkap dan menyesatkan.
Sebagai penegas, PAN menyebut bahwa selama menjabat sebagai Menhut, Zulkifli Hasan justru membuat kebijakan konservasi signifikan: pada tahun ketiganya menjabat, dia meluncurkan program Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon. Selain itu, ia juga memberlakukan moratorium izin pemanfaatan hutan, yang menurut data PAN telah membantu menyelamatkan sekitar 64 juta hektare lahan di seluruh Indonesia.
Yohan menambahkan bahwa kebijakan tersebut berhasil menekan laju deforestasi secara drastis – dari rata‑rata 3,5 juta hektare per tahun (1996–2003) turun drastis menjadi hanya sekitar 450 hektare per tahun di era Zulkifli. Menurutnya, ini justru menunjukkan bahwa tudingan yang menyebut Zulkifli sebagai penyebab bencana adalah kebalikan dari fakta.
Tudingan ini memunculkan keresahan publik, terutama di media sosial, di mana banyak netizen percaya bahwa kerusakan hutan di masa lalu ikut memicu bencana sekarang. Namun PAN dan Zulkifli Hasan menolak keras narasi tersebut. Dalam wawancaranya, Zulkifli bahkan sempat menanggapi dengan nada sindiran: “Kalau saya disebut penyebab kerusakan Indonesia, berarti saya mesti punya kekuasaan luar biasa.”
Dengan penjelasan ini, PAN meminta agar publik tidak mudah terbawa narasi viral yang bisa jadi bertujuan menjatuhkan citra politik Zulkifli Hasan. Menurut mereka, bila ingin menilai penyebab bencana, seharusnya berdasarkan data ilmiah dan analisis komprehensif bukan video lama atau opini tanpa dasar.